BREAKING NEWS: Demo Aktivis Ultimatum Bupati: Copot Direktur RS Wonomulyo dan Kaban Keuangan!

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi damai di dua titik strategis, yakni di depan Kantor Bupati Polewali Mandar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Rabu (7/5/25). 

Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh sejumlah oknum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Aksi yang dikoordinatori oleh Irfan dan dipimpin oleh Andri sebagai jenderal lapangan, membawa tuntutan tegas terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah konkret dalam penanganan kasus-kasus yang telah dilaporkan sebelumnya.

"Sudah terlalu lama kami menunggu. Laporan kami tentang dugaan penyalahgunaan anggaran oleh beberapa OPD sudah disampaikan ke kejaksaan, tetapi tidak ada kejelasan hingga hari ini," tegas Irfan di tengah aksi.

Para aktivis mendesak Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud untuk segera mengevaluasi dan jika perlu mencopot beberapa pimpinan OPD yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran yang tidak transparan, antara lain:

Evaluasi dan pencopotan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman, menyusul dugaan penyimpangan anggaran Rp196 miliar, termasuk dalam program PBI (Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan), pengadaan antropometri, proyek air bersih, serta pemasangan tenaga surya di sejumlah Puskesmas.

Pemeriksaan dan pencopotan kaban keuangan kab.polman dan Direktur Rumah Sakit Pratama Wonomulyo terkait dana SILPA Rp1,3 miliar dan penggunaan anggaran Rp20 miliar pada tahun anggaran 2024.

Evaluasi Kepala Dinas DP2KB P3A yang diduga menyalahgunakan anggaran miliaran rupiah.

Pengusutan kasus dugaan korupsi Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Polman tahun 2019–2023.

Usut tuntas dugaan penyalahgunaan dana stunting sebesar Rp127 miliar di 10 OPD Polman.

Tak hanya menyoroti bupati, massa aksi juga meminta Kejaksaan Negeri Polewali Mandar segera menindaklanjuti semua laporan tersebut secara transparan dan akuntabel.

“Kami minta Kejari Polman jangan diam. Segera panggil dan periksa semua pihak yang diduga terlibat. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” teriak salah satu orator.

Sebagai bentuk keseriusan, para aktivis juga meminta agar Bupati memfasilitasi pertemuan langsung dengan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar untuk mengklarifikasi data anggaran tahun 2022–2024 yang dinilai penuh kejanggalan.

Aksi damai ini ditutup dengan peringatan keras: jika tidak ada respons serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam waktu dekat, massa berjanji akan menggerakkan aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar.

“Ini baru awal. Jika tidak digubris, kami akan kembali dengan massa lebih banyak dan tekanan yang lebih besar,” pungkas Irfan.

Hingga berita ini diturunkan aksi masih berlangsung.

Editor : Huzair.zainal