Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat, Bupati Polman Temui Sekjen Kemensos di Jakarta

JAKARTA, iNewsPolman.id – Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, didampingi Kepala Dinas Sosial Polewali Mandar, H. Azwar Jasin, S.Sos., M.Si., melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Robben Rico, di Kantor Kemensos RI pada Senin, 14 April 2025.
Pertemuan ini membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Kepala Dinas Kominfo SP, Aco Musaddad HM, Bupati Samsul Mahmud sebelumnya telah menghibahkan lahan seluas 6,5 hektar yang terletak di Desa Sambalibali, Kecamatan Luyo, kepada Pemerintah Kabupaten untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Kadis Sosial Polman, Azwar Jasin, menyampaikan bahwa Sekjen Kemensos telah mengonfirmasi secara langsung bahwa Polewali Mandar merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang telah memenuhi seluruh syarat administrasi dan kini telah masuk pada tahap kedua proses seleksi. Saat ini, program tersebut tengah menunggu hasil survei lapangan oleh balai Kementerian PUPR Sulawesi Barat.
Bupati Samsul Mahmud mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan oleh Kemensos RI kepada Kabupaten Polman selama ini. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
“Saya sebagai Bupati siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Terima kasih kepada Kemensos atas perhatian dan bantuan sosial yang sangat besar selama ini kepada masyarakat Polman,” ujar Bupati Samsul.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemensos juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat—pada minggu ketiga April—akan dilakukan undangan resmi kepada Sekda, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Dikbud, dan Kadis Sosial untuk hadir langsung di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan komitmen Pemerintah Daerah Polewali Mandar dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di hadapan tim Desk bersama kabupaten lain se-Indonesia yang juga lolos ke tahap dua.
Program Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang berbentuk sekolah berasrama (boarding school) dan akan didukung oleh anggaran sebesar Rp150 hingga Rp200 miliar dari Kementerian Sosial. Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda Indonesia.
Editor : Huzair.zainal