Bupati Polman Dikecam! GMNI & LKPA-RI Geruduk Kantor, Sorot Dugaan Korupsi & Pejabat Cacat Hukum

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Gelombang aksi protes kembali mengguncang Kabupaten Polewali Mandar. Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI) turun ke jalan, Kamis (6/3/25), mengecam dugaan permainan anggaran dan kebijakan kontroversial Pemda Polman.

Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum LKPA-RI, Zubair, yang menyoroti berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBD serta kebijakan Pj Bupati sebelumnya, Muh. Hamzih. Menurutnya, hingga kini belum ada perubahan berarti dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam orasi tegasnya, Zubair menyampaikan dua poin utama tuntutan mereka:

1. Copot Pejabat Cacat Hukum
   Mereka mendesak Bupati H. Samsul Mahmud untuk segera mencopot semua pejabat Pemda yang diangkat oleh Pj Bupati Muh. Hamzih.

Pasalnya, pengangkatan tersebut diduga cacat hukum dan melanggar aturan yang tertuang dalam SK Mendagri tentang pengangkatan Pj Bupati Polman tahun 2024.

Bahkan, Setda Polman ikut disorot lantaran dianggap bertanggung jawab atas kegaduhan pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang dikelola langsung oleh Kabag Umum, yang dinilai rawan terjadi praktik korupsi.

2. Telaah Kembali LKPJ 2024 Sebelum Ditandatangani
   Massa aksi juga menuntut agar Bupati Samsul Mahmud tidak gegabah dalam menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024.

Mereka menilai, jika LKPJ tidak mencerminkan realisasi anggaran yang sebenarnya, maka dampak hukumnya bisa fatal.

LKPA-RI berjanji akan terus menuntut pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyimpangan dalam laporan tersebut.

Gelombang aksi protes kembali mengguncang Kabupaten Polewali Mandar. Puluhan massa dari GMNI dan LKPA-RI turun ke jalan

Saat massa aksi menyampaikan orasi dengan lantang di depan Kantor Bupati Polman, H. Samsul Mahmud justru memilih untuk menghindar.

Menurut para demonstran, sang bupati keluar melalui pintu samping kantor dan pergi menggunakan mobil dinasnya, meninggalkan massa dalam kekecewaan.

"Ini sangat disayangkan! Seharusnya seorang pemimpin yang baru menjabat menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi rakyat, bukan malah kabur," ujar salah satu orator aksi dengan nada geram.

Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat dan mahasiswa tidak tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan anggaran dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Dengan tekanan yang semakin meningkat, publik kini menunggu apakah Bupati Samsul Mahmud akan merespons tuntutan ini dengan tindakan konkret atau justru terus menghindar dari sorotan publik.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Daerah Polewali Mandar terkait aksi unjuk rasa ini.

Editor : Huzair.zainal