POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Di tengah seruan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran, langkah sejumlah anggota DPRD Polewali Mandar (Polman) yang menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) di Yogyakarta malah menimbulkan polemik.
Selain lokasi yang dianggap tidak perlu, kegiatan ini juga menuai kontroversi karena beberapa anggota dewan membawa serta keluarga mereka. Selasa, (18/2)
Ketua LSM Amperak, Arwin Harianto, menjadi salah satu suara kritis yang mempertanyakan alasan di balik kegiatan Bintek yang berlangsung jauh dari daerah tersebut.
Arwin menilai bahwa kegiatan tersebut seharusnya dapat dilaksanakan di dalam daerah untuk menghemat anggaran, apalagi jika melibatkan keluarga anggota DPRD.
“Secara pribadi, saya mempertanyakan kenapa harus ke luar kota kalau di sini bisa dilakukan, apalagi mengajak keluarga. Harusnya Legislatif bisa memberikan contoh pengelolaan anggaran yang bijak karena dana yang digunakan berasal dari pajak masyarakat,” ujar Arwin
Menurut Arwin, dana yang digunakan dalam kegiatan Bintek ini berasal dari uang pajak yang dibayar oleh masyarakat, sehingga penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Penting untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” tegasnya.
Arwin juga menyoroti masalah keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan manfaat maksimal dari dana yang mereka setorkan melalui pajak.
“Bintek bisa dilakukan di Polman. Ini justru bisa memberikan manfaat lebih bagi perekonomian lokal dan menghemat anggaran daerah,” tambahnya.
Kekhawatiran serupa muncul mengenai potensi justifikasi yang akan diberikan oleh anggota dewan jika pertanyaan soal membawa keluarga di luar kota muncul.
Arwin mengatakan bahwa alasan yang mungkin diberikan—bahwa keluarga atau istri membayar biaya mereka masing-masing—belum tentu bisa diterima masyarakat.
“Pasti ada alasan seperti itu, tapi apakah masyarakat akan percaya? Ini perlu dipertimbangkan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arwin menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan DPRD harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Ia khawatir, kebijakan yang diambil nantinya akan lebih mengarah pada kepentingan politik atau pribadi anggota dewan, yang justru merugikan rakyat.
“Saya khawatir kebijakan yang diambil tidak pro-rakyat. Seharusnya ini menjadi momen bagi anggota DPRD untuk memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan anggaran,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Polewali Mandar belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi tersebut.
Masyarakat berharap, agar kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi para wakil rakyat untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, serta untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Kegiatan Bintek yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD, kini menjadi sorotan karena dinilai kurang tepat dalam pengelolaannya.
Polemik ini mengingatkan kita pada pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Anggota DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya mampu menunjukkan teladan dalam pengelolaan anggaran yang berbasis pada kepentingan publik, bukan sebaliknya.
DPRD Polewali Mandar perlu segera memberikan klarifikasi terkait kegiatan ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.
Selain itu, perlu ada peninjauan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan serupa di masa depan agar lebih efisien dan sesuai dengan tujuan yang menguntungkan masyarakat luas.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
