POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Hasan Bado, menggagas pertemuan strategis dengan sejumlah pengusaha tambang untuk mendesak pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) agar mempermudah proses perizinan tambang.
Langkah ini dinilai sebagai kunci untuk mengoptimalkan potensi tambang di Polman sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (24/12/2024) di kediaman Hasan Bado tersebut dihadiri oleh pelaku usaha tambang dari perusahaan seperti CV. Nirakuring, CV. Bintang Nusantara, dan PT. Citra Paramadina Lestari.
Diskusi mendalam itu mengupas hambatan administrasi yang selama ini menghalangi pengelolaan tambang, meski Polman memiliki deposit tambang strategis dengan nilai ekonomi yang besar.
“Kita punya kekayaan tambang luar biasa, tetapi proses administrasi yang rumit dan alih fungsi lahan menjadi kendala. Lahan produktif memang harus dilindungi, tetapi kawasan nonproduktif bisa dimanfaatkan untuk tambang demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasan Bado, yang dikenal sebagai tokoh berpengalaman dalam pengelolaan RTRW Sulbar sejak 2010.
Hasan Bado menyoroti kompleksitas birokrasi perizinan, mulai dari pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Dinas PUPR hingga koordinasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi dan PTNSP (Pusat Terpadu Nasional Satu Pintu).
Ia juga menekankan bahwa tingginya kebutuhan material tambang untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang besar yang harus dimanfaatkan.
“Lokasi tambang kita strategis untuk kebutuhan IKN. Dengan penyelesaian kendala administratif, Polman bisa menjadi pemasok utama material tambang di Sulawesi,” tegas Hasan.
Para pengusaha tambang menyerukan evaluasi RTRW Kabupaten Polman, terutama kawasan Binuang yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi melalui Perda RTRW lima tahun lalu.
Mereka berharap kebijakan yang mendukung sektor tambang segera diterapkan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.
“Kami mendesak Pemda agar segera menyesuaikan RTRW sehingga investasi tambang bisa berkembang pesat dan PAD meningkat signifikan,” kata Rahmat, perwakilan CV. Bintang Nusantara.
Hasan Bado mengajak para pengusaha untuk berkolaborasi dalam mengelola potensi tambang di Binuang.
Ia optimis, dengan sinergi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah, potensi besar ini bisa diwujudkan tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan.
“Hasil diskusi ini akan kami bawa ke DPRD Polman untuk mendapatkan solusi konkret. Kami berharap, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendukung sektor tambang tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan,” tambah Hasan Bado.
Dengan deposit tambang yang melimpah dan lokasi strategis menuju IKN, Polewali Mandar berpeluang besar menjadi pusat tambang terkemuka di Sulawesi.
Namun, dukungan kebijakan yang jelas, komitmen pemerintah, dan sinergi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk merealisasikan potensi ini.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membuka jalan bagi sektor tambang Polman agar berkembang lebih pesat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
