POLEWALI MANDAR,iNewsPolman.id – Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2023, tunjangan kinerja (tukin) para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polewali Mandar belum juga terbayarkan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan ASN, terutama karena tunjangan tersebut adalah hak yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Kendala ini, sebagaimana dilaporkan Tribun Sulbar (09/10/2023), terjadi karena keterbatasan keuangan daerah yang dialami sepanjang tahun.
Saat diwawancarai di kediamannya di mess Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) kelurahan Madatte Polewali, Selasa (10/09/2024), bakal calon Bupati Polewali Mandar, KH. Muhammad Syibli Sahabuddin (Kyai Syibli), mengungkapkan keprihatinannya. Sebagai Ketua DPW PKB Sulawesi Barat, Kyai Syibli sangat menyayangkan situasi tersebut yang dianggapnya tidak seharusnya terjadi, apalagi sampai berlarut-larut hingga sepuluh bulan lamanya.
"Hal itu sangat disayangkan bisa terjadi, apalagi sampai 10 bulan tukin para PNS terlambat dibayarkan," ujar Kyai Syibli sambil mempersilahkan para awak media untuk menyeruput kopi panas dan gorengan yang dihidangkan di berandanya.
Ketika ditanya soal solusi yang akan diusungnya jika terpilih menjadi Bupati Polewali Mandar pada Pilkada 2024, Kyai Syibli yang maju bersama Ustad Zainal Abidin di bawah bendera pasangan PASTI (Syibli-Zainal), dengan tegas menyatakan komitmen untuk memastikan pembayaran tunjangan kinerja ASN tepat waktu. Menurutnya, ini merupakan bagian dari visi besar pasangan PASTI yang ingin membawa perubahan melalui transformasi menuju Polewali Mandar yang lebih hebat, handal, sejahtera, dan bermartabat.
"ASN akan sejahtera jika hak-haknya terpenuhi," ujar Kyai Syibli. Ia bahkan mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai landasan teologis, "Sabda Rasulullah SAW: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering." Dengan dasar ini, Kyai Syibli menegaskan bahwa pembayaran hak-hak pegawai negeri harus cepat dan tepat waktu.
Tidak hanya berhenti pada pernyataan teologis, pasangan PASTI menawarkan solusi konkret yang mereka yakini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kyai Syibli memaparkan bahwa peran pemimpin yang aktif, tidak diam di tempat, adalah kunci. Langkah-langkah luar biasa dibutuhkan untuk memastikan pembayaran tukin ASN dan gaji pegawai lainnya tepat waktu.
"Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah evaluasi dan reprioritasi anggaran," ungkap Kyai Syibli. "Penghematan di pos-pos pengeluaran non-esensial, seperti belanja barang dan jasa yang tidak mendesak, harus dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai."
Selain itu, Kyai Syibli menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa pembayaran tukin ASN telah dibebankan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20 Tahun 2023. "Itu sebabnya, peningkatan PAD menjadi prioritas, termasuk melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih baik, serta pemanfaatan aset dan potensi lokal seperti pariwisata dan hasil bumi," lanjutnya.
Dengan gagasan ini, pasangan PASTI berkomitmen untuk tidak hanya menstabilkan keuangan daerah tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh ASN, pegawai tidak tetap (PTT), kepala desa dan para perangkat desa serta seluruh masyarakat Polewali Mandar. Dukungan terhadap hak-hak mereka, menurut Kyai Syibli, merupakan bagian penting dari pembangunan Polewali Mandar yang lebih baik.
Dengan keyakinan yang kuat terhadap visinya, pasangan Syibli-Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program transformasi ini, demi Polman yang handal, sejahtera, dan bermartabat di masa depan.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
