POLMAN, iNewsPolman.id – Koalisi LSM Sulawesi Barat (Sulbar) mengungkapkan adanya dugaan politisasi dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga digunakan untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Polewali Mandar. Senin,(19/8/2024)
Dugaan ini muncul setelah Koalisi LSM Sulbar menerima laporan dari salah seorang pengelola Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Polewali yang menyampaikan keberatannya terhadap mekanisme pembagian beasiswa PIP yang disebut sarat dengan tekanan politik.
“Kami mendapatkan data dan keterangan langsung dari salah seorang pengelola SDN di Polewali Mandar. Ia menyatakan bahwa pendataan penerima program PIP di sekolahnya dilakukan oleh oknum yang diduga terkait dengan partai politik. Para siswa dan pengelola sekolah bahkan diintimidasi untuk memilih calon tertentu yang didukung oleh partai tersebut dalam Pilbup Polewali Mandar,” ujar Koordinator Koalisi LSM Sulbar, Agus Salam, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 19 Agustus 2024.
Menurut Agus, akibat dari intervensi politik tersebut, beasiswa PIP di Polewali Mandar banyak yang diberikan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya.
"Beasiswa ini seharusnya disalurkan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Namun, karena adanya tekanan politik, beasiswa tersebut justru diberikan kepada mereka yang diminta untuk mendukung calon bupati tertentu," jelasnya.
Dugaan kuat ini merujuk pada tindakan yang menguntungkan salah satu calon bupati, yakni Dirga Adhi Putra Singkarru, yang diduga memanfaatkan program beasiswa pemerintah pusat untuk kepentingan elektoralnya.
Koalisi LSM Sulbar menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah lebih lanjut jika praktik penyelewengan dan politisasi PIP ini tidak segera dihentikan. Bahkan, koalisi ini berencana untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang dan membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Kami sudah memiliki identitas oknum-oknum yang terlibat, termasuk afiliasi politik mereka. Jika praktik seperti ini terus berlangsung, kami tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum dan memproses mereka yang terlibat. Kami minta agar praktik semacam ini segera dihentikan," tegas Agus.
Koalisi LSM Sulbar terdiri dari berbagai organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Sulawesi Barat, di antaranya Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA), LSM Cerdas Bangsa, dan Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan (LKPP). (*)
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
