Solar Bersubsidi Jadi Rebutan, Keributan Pecah di Sentra Pengisihan Bahan Bakar Nelayan Takatidung

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman— Keributan terjadi di Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Selasa (6/10/2026) malam. Persoalan tersebut diduga berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya solar untuk nelayan.

Keributan terjadi sekitar pukul 22.00 Wita. Situasi dipicu oleh adanya calon penerima yang disebut tidak memiliki dokumen rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Aparat bersama Satgas BBM Pemkab Polman kemudian turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi sekaligus memastikan pelayanan dan penyaluran BBM tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pengelola SPBN Takatidung, Suharto, mengatakan pasokan BBM ke SPBN telah ditentukan berdasarkan kuota dan jadwal distribusi.

Dalam sepekan, SPBN Takatidung menerima sekitar 16.000 liter BBM, terdiri atas 8.000 liter solar dan 8.000 liter Pertalite.

“SPBN hanya melayani pembelian BBM bagi nelayan yang memiliki rekomendasi dari dinas dan dilengkapi barcode,” kata Suharto.

Menurutnya, jumlah BBM yang dapat dibeli nelayan disesuaikan dengan jenis serta kapasitas mesin kapal. Untuk kapal dengan mesin diesel, alokasi dapat mencapai 90 liter per hari.

Sementara nelayan pengguna mesin katinting mendapatkan alokasi 10 liter dalam periode tiga hari.

Suharto menegaskan mekanisme tersebut diterapkan untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi berdasarkan data penerima dan ketersediaan stok.

Ketua Satgas BBM Pemkab Polman, Dr. Agusniah Hasan Sulur, mengatakan nelayan yang tidak memiliki surat rekomendasi dari dinas tidak dapat dilayani.

“Kalau tidak memiliki rekomendasi dari dinas, tidak bisa dilayani,” ujarnya.

Agusniah mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait kemungkinan penambahan pasokan agar kebutuhan nelayan dapat terlayani.

Sementara itu, Komandan Pos Angkatan Laut (Danposal) Polman, Serka Joko Purnomo, menilai persoalan distribusi BBM nelayan tidak hanya berkaitan dengan antrean, tetapi juga ketimpangan antara jumlah kapal dan dokumen rekomendasi.

Ia mencontohkan kondisi di wilayah Pambusuang. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 1.000 kapal nelayan, sementara dokumen rekomendasi yang tersedia hanya sekitar 80.

“Yang mau masuk mengisi BBM itu tidak memiliki surat keterangan dari dinas sehingga terjadi protes. Apalagi jumlah kebutuhan tidak berbanding lurus dengan stok yang ada,” kata Joko.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan pasokan, validasi data penerima hingga dokumen rekomendasi.

Satgas BBM Pemkab Polman turun langsung ke SPBN Takatidung untuk memastikan situasi tetap kondusif dan pelayanan kepada nelayan tidak terganggu.

Pemantauan tersebut melibatkan Ketua Satgas BBM yang juga Kepala Dinas Perindagkop Polman, Dr. Agusniah Hasan Sulur, Asisten II Pemkab Polman Andi Masri Masdar, serta unsur Sat Intelkam Polres Polman.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan instansi teknis agar kebutuhan BBM nelayan dapat dipenuhi secara proporsional, tanpa mengabaikan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.

Adapun data mengenai jumlah kapal, kuota BBM dan dokumen rekomendasi dalam berita ini merupakan keterangan dari narasumber di lokasi. Data tersebut masih perlu disandingkan dengan data resmi instansi terkait untuk memastikan jumlah penerima dan kebutuhan BBM nelayan di Kabupaten Polewali Mandar.

Editor: Huzair.zainal