Skandal RSUD Polman: Insentif Dokter & Sopir Ambulans 2 Tahun Tak Dibayar,Pelayanan Pasien Terlantar

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Ketua Umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), Zubair, menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Dugaan ini mencakup insentif dokter, sopir ambulans, hingga iuran BPJS sebesar 4% bagi nakes yang disebut-sebut belum dibayarkan, baik pada tahun 2024 maupun 2025.

Menurut Zubair, kondisi tersebut tidak hanya merampas hak para tenaga kesehatan, tetapi juga diduga memperkaya pihak-pihak tertentu di lingkaran pejabat terkait.

Lebih parah lagi, dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terganggunya pelayanan kesehatan di fasilitas medis.

“Ada sopir ambulans yang menyampaikan keluhannya langsung ke lembaga kami. Mereka sudah bekerja, tetapi haknya tidak dibayarkan tepat waktu. Hal ini membuat motivasi dan kesiapan mereka dalam melayani pasien ikut menurun,” ungkap Zubair, Rabu (13/8/2025).

Zubair menuturkan, beberapa laporan menyebutkan adanya pasien yang tidak mendapatkan layanan di puskesmas.

Bahkan, ada pasien yang dipulangkan meski kondisinya belum benar-benar sembuh, diduga karena keterbatasan sumber daya dan motivasi nakes yang terganggu akibat persoalan insentif ini.

LKPA-RI mendesak Pemkab Polewali Mandar dan manajemen RSUD setempat untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Selain itu, lembaga ini juga meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan tenaga kesehatan.

“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa manusia. Kalau pelayanan terganggu, pasien yang jadi korban. Kami minta ini segera diselesaikan sebelum masalah makin membesar,” tegas Zubair.

Berdasarkan temuan lapangan, dugaan penundaan pembayaran insentif ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas.

Beberapa tenaga medis disebut-sebut memilih bekerja sekadarnya karena merasa tidak dihargai.

Masyarakat pun mulai kehilangan kepercayaan pada pelayanan kesehatan daerah. Hal ini berpotensi menambah angka keluhan dan memperburuk citra pelayanan publik di Polewali Mandar.

iNewsPolman.id akan berupaya menghubungi pihak RSUD Polman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar untuk mengonfirmasi kebenaran informasi ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi.

Editor : Huzair.zainal