Sorotan KH. Zainal Abidin: Polman Terancam Krisis Jika PAD Tak Dibenahi

POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id – Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang juga tokoh agama Polewali Mandar, KH. Zainal Abidin, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dinilainya masih jauh dari optimal.

Ia menyoroti lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Polman yang terus tergerus dalam tiga tahun terakhir.

Dalam diskusi terbuka di Warkop Dottoro Polewali pada Kamis malam, 27 Maret 2025, Zainal Abidin mengingatkan bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polman yang baru, Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar, akan sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN.

“PAD yang kuat adalah kunci keberlanjutan pembangunan daerah. Jika terus-menerus mengandalkan DAK dan DAU, maka visi-misi pemerintahan akan hambar dan stagnan,” tegasnya.

Zainal Abidin mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya PAD Polman. Salah satunya adalah kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Ia menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan serta kondisi ekonomi yang tidak stabil turut memperparah situasi ini.

“Ketika ekonomi masyarakat membaik, pajak yang diperoleh seharusnya meningkat. Namun, jika sistem pemungutan pajak tidak dikelola dengan baik, target PAD akan sulit tercapai,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa target PAD Polman tahun 2024 sebesar Rp 500 miliar, namun realisasinya hanya mencapai Rp 200 miliar.

Akibatnya, sejumlah program pemerintah daerah mengalami gagal bayar.

Melihat kondisi ini, Zainal mengusulkan agar Pemkab Polman lebih serius dalam menggali potensi PAD melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.

Ia menyoroti potensi besar dari pengelolaan lahan kakao seluas 1000 hektar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Jika kita punya 1000 hektar lahan kakao dengan hasil satu ton per hektar per tahun, dan harga kakao saat ini Rp 150 ribu per kilogram, maka potensinya mencapai Rp 1,5 triliun. Setelah dikurangi biaya operasional 50 persen, kita tetap bisa mendapatkan Rp 750 miliar,” paparnya optimis.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya digitalisasi dalam pemungutan retribusi parkir guna menekan kebocoran. Menurutnya, sistem manual yang masih digunakan saat ini sangat rawan manipulasi.

“Layakkah pendapatan retribusi parkir di Kecamatan Wonomulyo hanya Rp 1 miliar per tahun? Sangat mungkin karcis parkir dipakai berulang kali. Kenapa tidak menggunakan sistem digitalisasi seperti QRIS untuk meningkatkan transparansi?” sarannya.

Meski mengkritik tajam, Zainal menegaskan bahwa defisit anggaran yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan pemerintahan baru.

Namun, ia meminta agar Bupati dan Wakil Bupati yang baru segera mengambil langkah konkret untuk membenahi kondisi keuangan daerah.

“Defisit ini bukan dosa pemerintahan baru, tapi mereka punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Jika ada pelanggaran hukum terkait APBD di tahun sebelumnya, biarkan itu diproses oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Zainal berharap pemerintahan Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar bisa lebih kreatif dalam menggali potensi PAD agar pembangunan daerah tidak terus bergantung pada bantuan pusat.

Menurutnya, dengan manajemen keuangan yang lebih transparan dan inovatif, Polman dapat keluar dari ancaman krisis keuangan dan berkembang lebih pesat.

Editor : Huzair.zainal