POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menjadi sorotan dalam kegiatan reses Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Barat, Rahmat Ichwan Bahtiar.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Selasa (17/11/2026), berbagai persoalan dan masukan terkait pelaksanaan program MBG disampaikan masyarakat, mulai dari kualitas pelayanan hingga kesesuaian menu makanan bagi kelompok penerima manfaat.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sulawesi Barat, Firazh Ahmadila, serta Koordinator Wilayah BGN Polewali Mandar, Muh. Yusuf.
Sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kader Posyandu, penanggung jawab program MBG di sekolah, guru, hingga masyarakat umum juga ikut menghadiri pertemuan tersebut.
Rahmat Ichwan Bahtiar mengatakan, program MBG merupakan kebijakan yang baik dan perlu didukung bersama. Namun, berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya harus menjadi bahan evaluasi agar program tersebut berjalan lebih optimal.
Ia mengingatkan agar persoalan yang muncul tidak justru memicu saling menyalahkan antara pengelola dapur SPPG, pihak sekolah, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
"Jangan saling menyalahkan. Duduk bersama, cari tahu di mana masalahnya, kemudian kita selesaikan dengan cara baik-baik. Kalau hanya berdebat, tidak akan ada solusi," kata Rahmat.
Ia juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik dan saran melalui mekanisme yang berlaku agar dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan program MBG.
Sementara itu, Kepala Regional BGN Sulawesi Barat, Firazh Ahmadila, menjelaskan bahwa program MBG memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
Menurut Firazh, penerima manfaat program ini meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta guru dan tenaga kependidikan.
Ia menyebutkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sulawesi Barat mencapai 35,4 persen. Angka tersebut menempatkan Sulawesi Barat pada posisi kedua secara nasional.
Karena itu, program MBG diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.
Selain persoalan pemenuhan gizi, BGN juga mendorong keterlibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan pangan untuk kebutuhan dapur MBG.
Aspirasi Menu Balita Jadi Sorotan
Salah satu aspirasi yang mencuat dalam dialog tersebut berkaitan dengan pemberian makanan bagi balita, khususnya anak usia satu hingga empat tahun.
Kepala Lingkungan Alli-alli, Andi Aco Sipakkari, meminta agar menu makanan untuk balita disesuaikan dengan usia dan kemampuan mereka dalam mengonsumsi makanan.
Ia menilai menu berupa nasi dengan lauk tertentu belum sepenuhnya sesuai bagi anak-anak berusia satu tahun yang masih membutuhkan tekstur makanan lebih lunak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Firazh Ahmadila mengatakan pihaknya telah mengusulkan adanya menu khusus bagi balita agar pemberian makanan lebih sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pertumbuhan anak.
Ia menjelaskan, makanan seperti nasi, ikan, dan lauk lainnya perlu disesuaikan dengan kemampuan anak dalam mengunyah serta mencerna makanan.
Terkait pemberian susu, Firazh juga menjelaskan bahwa susu tidak lagi menjadi menu harian dalam program MBG, tetapi masih dapat diberikan dengan frekuensi satu kali dalam sepekan.
Kebijakan tersebut, kata dia, bukan berarti susu dilarang sepenuhnya dalam program MBG.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam reses tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana program, sehingga MBG tidak hanya berjalan sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
