POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2025, di Aula Balitbangren, Polewali Mandar.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami MP, serta dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah H. Ahmad Saifuddin, SH., MM., Plt. Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, AP., M.Si., para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan kepala satuan kerja terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menganalisis dan menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan RB tahun 2024;
Memetakan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RB;
Menyusun roadmap dan rencana aksi RB tahun 2025 yang sistematis dan terukur;
Memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta
Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai pengawas dan pendamping pelaksanaan RB.
“Harapan kita pada tahun 2025 adalah meraih peringkat A. Saya yakin kita mampu mencapainya jika bekerja dengan baik dan konsisten. Reformasi birokrasi adalah strategi utama yang menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Hj. Andi Nursami.
Sebagai informasi, capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Polman mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2023 tercatat di angka 67,34 (peringkat B), dan naik menjadi 72,33 (peringkat BB) pada tahun 2024.
Sementara itu, Plt. Asisten Administrasi Umum, I Nengah Tri Sumadana, memaparkan bahwa indikator evaluasi reformasi birokrasi saat ini telah diselaraskan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polman 2025–2030.
“Visi tata kelola pemerintahan yang bersih telah ditempatkan sebagai misi pertama dalam RPJMD. Komitmen ini ditunjukkan melalui penetapan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator utama dalam peningkatan integritas dan kualitas layanan publik,” ungkapnya.
Rapat ini juga menyoroti perubahan paradigma dalam penilaian reformasi birokrasi secara nasional. Keberhasilan RB kini tidak lagi semata-mata diukur dari aspek administratif, namun juga dari kontribusinya terhadap isu-isu strategis seperti pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, pengendalian inflasi, serta penggunaan produk dalam negeri.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
