POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Demi memperkuat sinergitas antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kecamatan Wonomulyo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Tahun 2025.
Bertajuk “Sinergitas Kemitraan Pemerintah Desa dan BPD dalam Membangun Desa”, Rakor berlangsung di Pendopo Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada Kamis (13/2/2025).
Acara ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Polman serta Pendamping Desa tingkat kecamatan.
Para Kepala Desa, perangkat desa, serta pengurus BPD se-Kecamatan Wonomulyo turut ambil bagian dalam forum strategis ini.
Plt Kepala Dinas PMD Polman, Aco Rifai, menegaskan bahwa tujuan utama Rakor ini adalah menciptakan hubungan harmonis antara Kepala Desa dan BPD guna menghindari konflik serta memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Ketika Kepala Desa dan BPD bersinergi, roda pemerintahan desa berjalan lancar. Sebaliknya, konflik di antara keduanya dapat menghambat pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaan anggaran,” ujar Aco Rifai.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi ini dalam mencegah potensi penyalahgunaan Dana Desa. Menurutnya, koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan BPD adalah langkah preventif dalam menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Polman serta Pendamping Desa tingkat kecamatan.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dan BPD, khususnya dalam tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Ketua ABPEDNAS Kecamatan Wonomulyo, Muhammad Thalib, menegaskan bahwa Rakor ini menjadi forum komunikasi terbuka bagi Kepala Desa dan BPD guna meminimalisir miskomunikasi yang kerap berujung pada ketidakefektifan penggunaan anggaran.
“Dengan forum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap perencanaan dan realisasi anggaran pembangunan desa berjalan transparan, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat,” ujar Thalib.
Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Polman, Asri Tonga, turut mengapresiasi inisiatif APDESI dan ABPEDNAS dalam menyelenggarakan Rakor ini.
Menurutnya, forum ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Sinergitas Kemitraan Pemerintah Desa dan BPD dalam Membangun Desa”, Rakor berlangsung di Pendopo Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada Kamis (13/2/2025).
“Kepala Desa dan BPD harus memahami serta menjalankan peran dan kewenangan mereka secara profesional. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dilakukan secara transparan dan tepat waktu,” kata Asri Tonga.
Sebagai bentuk keberlanjutan, Rakor ini akan dijadikan model bagi kecamatan lain di Kabupaten Polman.
Ke depan, narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari Dinas PMD, tetapi juga dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bahkan direncanakan melibatkan langsung Bupati Polman.
“Kami ingin memastikan bahwa arahan dari pemerintah kabupaten bisa langsung diterapkan oleh Kepala Desa dan BPD di masing-masing wilayah, sehingga tata kelola pemerintahan desa semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Muhammad Thalib.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan sinergi antara Kepala Desa dan BPD semakin kuat, konflik dapat diminimalisir, dan efektivitas pembangunan desa meningkat demi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Huzair.zainal
